Menkominfo Rudiantara:信息病毒飙升'大数据网络安全'itu恶作剧

2019
05/21
07:10

金沙国际网址/ 国际/ Menkominfo Rudiantara:信息病毒飙升'大数据网络安全'itu恶作剧

2017年1月6日下午2点24分发布
2017年1月6日下午2:25更新

Ilustrasi oleh Rappler。

Ilustrasi oleh Rappler。

雅加达,印度尼西亚 - Isu bahwa pemerintah akan memonitor percakapan pribadi melalui aplikasi teknologi dibantah oleh Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara。

“Tidak benar。 Itu isu yang beredar tahun 2015. Kemkominfo sudah merespon pada Oktober 2015,“kata Rudiantara kepada Rappler,Jumat,7 Januari 2017。

Setahun lalu memang beredar病毒信息杨mengatakan bahwa Dewan Pertahanan Nasional(Wantanas)akan mengambil seluruh informasi melalui internet Indonesia。 Kegiatan ini dilakukan melalui sistem Big Data Cyber​​ Security(BDCS)。

“Artinya segala percakapan kita di cyber social media [WhatsApp,BBM,Telegram,Line,SMS dll],akan masuk secara otomatis ke BDCS,”demikian info viral tersebut。 Disebutkan juga polisi internet akan menelusuri sumber pengirim berita yang sensitif,yang berkaitan dengan misalnya isu SARA,gambar-gambar pemimpin negara,dan lambang negara untuk bahan kartun,guyon,dan lelucon。

Kemkominfo membantah informasi adanya itu。

“Kami tegaskan informasi yang病毒tersebut adalah hoax,”demikian keterangan resmi Kemkominfo,yang hari ini digarisbawahi kembali oleh Menteri Rudiantara。

Berikut 8 hal yang disampaikan Kemkominfo terkait病毒信息大数据网络安全:

  1. Informasi tersebut merupakan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau merupakan informasi hoax。
  2. Kemkominfo telah berkoordinasi baik secara internal maupun dengan instansi lain untuk mengonfirmasi hal ini dan fakta yang ada menegaskan bahwa sistem sebagaimana dimaksudkan dalam hoax tersebut tidak diterapkan pada instansi pemerintah di Indonesia。
  3. Teknologi大数据merupakan teknologi pengolah数据yang telah umum diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat saat ini,termasuk di Indonesia; baik untuk kepentingan korporasi maupun pemerintahan。 Teknologi ini,pada dasarnya,dimaksudkan untuk memampukan pengolahan data dari berbagai sumber dengan efektif dan efisien。 Akan tetapi,penerapan teknologi big data disertai pembatasan-pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka melindungi hak asasi warga negara。
  4. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur perlindungan data atau informasi dan pembatasan penggunaannya,antara lain dalam UU ITE,UU Telekomunikasi,UU Keterbukaan Informasi Publik,UU Perbankan,UU Perlindungan Konsumen,dan sebagainya。 Oleh karena itu,penerapan teknologi 大数据 juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang dimaksud。
  5. Pada prinsipnya,pengawasan terhadap aktivitas seseorang di internet dapat melanggar hak konstitusi warga negara khususnya mengenai privasi dan kebebasan berekspresi serta berkomunikasi。 Perlindungan terhadap privasi,dan kebebasan berekspresi serta berkomunikasi merupakan bagian penting dari pengembangan demokrasi dan selaras dengan instrumen internasional。
  6. 印度尼西亚menjunjung tinggi penegakan hak asasi manusia melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang ada。 Oleh karena itu,penerapan sistem informasi yang dapat melanggar hak asasi manusia akan dilakukan assessment yang komprehensif untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia。
  7. Dalam perundang-undangan di Indonesia dikenal adanya intersepsi atau penyadapan。 Hal ini dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tetap menjaga dan menghormati hak asasi manusia。
  8. Masyarakat diharapkan tidak terpengaruh terhadap informasi yang menyesatkan tersebut。

Kepala Divisi Humas Markas Besar Polri Irjen男孩Rafli Amar mengatakan bahwa pemantauan percakapan tidak dilakukan ke semua pengguna aplikasi teknologi komunikasi sebagaimana dimaksud dalam info viral yang hoax itu。

“Polisi hanya memonitor yang ada kaitan kejahatan yang penyidik selidiki,”ujar Boy ketika dikontak Rappler,Jumat。

男孩menanggapi pertanyaan Rappler tentang kekhawatiran bahwa pemerintah mengintervensi ranah privasi ketika masuk memonitor percakapan pribadi antar pengguna aplikasi percakapan berbasis teknologi informasi。

Dalam melacak terduga pelaku teror,polisi memang berhasil menangkap jejaring pelaku kejahatan ini setelah informasi,termasuk Telegram。

Pemerintah percepat Badan Siber Nasional

Isu病毒大数据网络安全dan 网络警察 kembali muncul setelah pemerintah mengumumkan akan mempercepat pembentukan Badan Siber Nasional(BSN)。 Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum,dan Keamanan Wiranto menggelar rapat koordinasi terbatas tingkat menteri menjelang sidang kabinet paripurna dipimpin oleh Presiden Joko“Jokowi”Widodo pada Rabu,awal pekan ini,4 Januari。

Rapat koordinasi Menko Polkam dihadiri 12 kementerian bidang politik,hukum,dan keamanan membahas program-program pemerintah yang akan dijalankan pada 2017. Salah satu program yang akan dilakukan pada 2017 adalah mempercepat pembentukan BSN。

Menurut Wiranto,Presiden telah memerintahkan pembentukan BSN untuk memproteksi kegiatan siber secara nasional。

“Pemerintah membutuhkan satu lembaga yang akan memayungi seluruh kegiatan siber nasional untuk menekan maraknya penyebaran berita hoax, meningkatkan pertahanan keamanan,dan menertibkan perdagangan elektronik,”kata Wiranto。

Pembentukan BSN,kata Wiranto,rencananya akan direalisasikan pada Januari 2017。

BSN akan mengkoordinasikan badan cyber defense yang ada di Kementerian Pertahanan, cyber intelligence di Badan Intelijen Negara(BIN),dan cyber security di Kepolisian RI。

Belakangan,dalam sejumlah kesempatan,Jokowi mengeluhkan tentang beredarnya informasi di 。 Kemkominfo juga telah 。

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pihaknya sudah 。

“Kita sudah sekolahkan 50 orang S2 itu ahli IT yang hebat-hebat,”ujar Ryamizard,pada Kamis,5 Januari。

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu mengaku,nantinya 50 tenaga ahli IT itu akan disekolahkan dan mengikuti pelatihan selama enam bulan。 “Karena mereka akan pegang rahasia negara,”kata Ryamizard。 -Rappler.com

免责声明:本文来自金沙国际网址新闻客户端自媒体,不代表金沙国际网址的观点和立场。